Category: Berita Nasional

Program KKP Untuk Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam bidang informasi dan komunikasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 114 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) maka di tahun 2020 ini Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah mempersiapkan beberapa program. Adapun ketiga jenis program tersebut ialah elektronifikasi penyaluran bantuan sosial, akses pembiayaan dan juga asuransi nelayan. Pelaksanaan ketiga program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan yang bersifat formal dengan kualitas yang bagus. Tak hanya itu, program ini juga dilaksanakan demi mendukung kebutuhan dan kemampuan masyarakat agar tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan telah memaparkan mengenai tiga program KKP tersebut pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) secara daring. Rapat ini juga dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartanto yang bertempat di kantor pusat KKP di Jakarta pada hari Senin, 8 Maret 2021. Dalam pemaparannya Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Sakti Wahyu Trenggono kembali menggarisbawahi bahwa program yang akan dilaksanakan terdiri atas elektronifikasi penyaluran bantuan sosial, akses pembiayaan serta asuransi nelayan.

Program elektronifikasi penyaluran bantuan sosial ini sendiri merupakan transformasi penyaluran bantuan sosial dari tunai menjadi nontunai dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan prinsip 6T. Adapun 6T yang dimaksud ialah tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan yang terakhir tepat administrasi.  Menurut Bapak Sakti Wahyu Trenggono, program elektronifikasi penyaluran bantuan sosial ini dilakukan dengan pendataan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan atau dikenal dengan istilah KUSUKA. KUSUKA memiliki fungsi sebagai identitas para pelaku usaha yang telah divalidasi secara daring. Hingga tahun 2020 sebanyak 268. 525 kartu telah divalidasi.

Program kedua yang bernama akses pembiayaan telah memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sebanyak 5, 25 triliun pada tahun 2020. Dana tersebut juga telah dirasakan oleh sekitar 173 ribu debitur di seluruh tanah air. Selanjutnya, program KKP yang terakhir ialah bantuan presmi asuransi nelayan yang secara akumulatif dari tahun 2016 hingga 2019 telah diberikan kepada 1.198.177 nelayan. Adapun target bantuan asuransi nelayan untuk tahun 2021 hingga 2024 diperkirakan mencapai 120.000 nelayan untuk setiap tahunnya.

Tak sampai di situ saja, selain program asuransi jiwa serta kecelakaan kerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengusulkan program pemberian asuransi khusus untuk jaminan hari tua bagi para nelayan. Rencananya program ini akan dilaksanakan pada tahun 2022 di mana usulan dana tersebut berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Perikanan Tangkap. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartanto juga menyatakan bahwa peningkatan indeks inklusi keuangan tersebut tak lepas dari kerja keras para dari ketuju Pokja. Beliau juga menambahkan bahwa program strategi keuangan inklusif lainnya yang akan diterapkan di antaranya ialah peningkatan akses layanan keuangan formal, peningkatan literasi maupun perlindungan konsumen, perluasan jangkauan layanan keuangan digital, penguatan akses permodalan serta dukungan pengembangan usaha dalam hal usaha mikro maupun makro, penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif.

Nah, demikianlah informasi mengenai program KKP untuk Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) ini. Semoga program dari pemerintah ini benar-benar dapat terealisasi dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Dengan begitu, para nelayan pun dapat memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya.